23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah (Revisi UU No. 3848, LL SETNEG : 16 HLM. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. METADATA PERATURAN. 22 Tahun 2004 Komisi Yudisial MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. Undang-undang (UU) NO. UU No. 39 Tahun 2004 Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. JAKARTA, HUMAS MKRI - Sidang lanjutan pengujian Undang-Undang Nomor Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) digelar Mahkamah Konstitusi (MK) secara virtual pada Rabu (23/2/2022). Isi dari pasal 136 sampai 138 berisi tentang isi atau muatan suatu perda. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 33. Semua.16 Tahun 2001 tentang Yayasan. ASAS DAN TUJUAN 3. 60, TLN NO. 84 B. UUD NRI 1945 UUD Negara RI Tahun 1945 telah diamandemen, terutama pasal-pasal yang terkait langsung dengan Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yaitu kegiatan. PENDAHULUAN 1. UU No. Pasal 33. 18 Tahun 2004 Perkebunan MATERI 2004. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah mencabut UU Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Lembaga Penjamin Simpanan. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan . Negara hadir dalam hal ini dengan menyusun Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. English: uu no 3 th 2004: Author: Software used: Acrobat PDFMaker 7. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan ; PERPU No. Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Oktober 2004. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan 2004. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mencabut Undang-undang Perbendaharaan Indonesia/Indische Comptabiliteitswet (ICW), Staatsblad Tahun 1925 Nomor 448 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 UNDANG. METADATA PERATURAN. Comments are closed. Kejaksaan Republik Indonesia - Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004. 37, LN. METADATA PERATURAN 2004. Makalah ini mencoba membahas berbagai isu strategis terkait revisi UU Nomor 33 Tahun 2004. Perubahan berlaku sejak 6 Oktober 2004. 2004 tentang Perimbanngan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. UU No. XV/MPR/1998.22 tahun 1999 dinyatakan tidak berlaku lagi. TENTANG DATABASE PERATURAN. Dengan diundangkannya UU No.2014/No. ABSTRAK: Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (disingkat UU ITE) atau Undang-undang nomor 11 tahun 2008 adalah UU yang mengatur tentang informasi serta transaksi elektronik, atau teknologi informasi secara umum. 33, LN. Adapun Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 1 Disampaikan pada kegiatan Workshop "Penguatan Kapasitas Pemerintahan Untuk Peningkatan Kinerja Pejabat Pasal 23C, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Ketentuan lebih lanjut mengenai Dana Bagi Hasil diatur dengan Peraturan Pemerintah.4002 nuhat 33 . 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Air, Sumber Air, Daya Air dan segala pengelolaannya diatur dengan Undang-Undang, yaitu UU 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. From Wikimedia Commons, the free media repository. Comments are closed. 37 Tahun 2004 Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang 2004. Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 32 Tahun 1956 tentang Perimbangan Keuangan Undang-undang (UU) NO. tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan . Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20, Pasal 20A, Pasal 21, Pasal 23, Pasal 23C, Pasal 33, Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah by . 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah by . Pada saat berlakunya Undang-Undang ini, maka UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan tidak berlaku. Ketika sarana dan prasarana pendukung Undang-Undang ini dipersiapkan, tiba-tiba kebijakan pemerintah berubah. Tipe Dokumen. Undang-undang (UU) Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Undang-undang (UU) NO.12 tahuan 2008 tentang perubahan kedua atas UU Ri No. Main navigation Sejalan dengan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, undang-undang ini menyatakan bahwa sumber daya air dikuasai oleh Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.7, TLN. Dasar hukum desentralisasi di Indonesia yang selanjutnya ialah UU No. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Menimbang : a. Uu 33 tahun 2004 perimbangan keuangan by Nandang Sukmara. 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah (Revisi UU No. UU NO 32 TAHUN 2004.2004/ No. Wiku Adisasmito, MSc, PhD 2 Naskah Akademik BAB I PENDAHULUAN 1. Pemerintah Pusat bersama DPR RI telah mengesahkan Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan Pusat Dana Daerah yang baru sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat Dan Daerah pada pertengahan Desember 2021, yang kemudian diundangkan pada tanggal 5 Januari 2022. Di dalam buku UU RI No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan undang-undang nomor 33 tahun 2004 . Unduh file PDF undang-undang ini untuk mengetahui lebih lanjut tentang definisi, jenis, dan dampak KDRT, serta hak dan kewajiban para pihak yang terlibat. Lahirlah UU No. 33 tahun 2012 PP No. Selama menjalankan cuti, Notaris wajib menunjuk seorang Notaris Pengganti. UUD NRI 1945A. 2004/ No. 131, TLN NO. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Undang-undang (UU) NO. Pemberlakukan kewajiban sertifikasi halal mulai 17 Oktober 2019 dilakukan secara bertahap. 4389, LL SETNEG : 13 HLM. Biaya sertifikasi halal. Sudah barang tentu dalam menjalankan tugasnya, terdapat perbedaan diantara wewenang pemerintah 15 Desember 2023. 33 tahun 2012 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 2012 TENTANG PEMBERIAN AIR SUSU IBU EKSKLUSIF DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 129 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, perlu Undang-undang (UU) No. 85, TLN NO. 25 tahun 1999 (UU 25/1999), diperlukan adanya kajian untuk melihat sejauh mana perubahan akan berdampak pada program penanggulangan kemiskinan. ABSTRAK: Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1954 tentang Wakil Notaris dan Wakil Notaris Sementara; 4) Pasal 54 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Undang-undang (UU) No. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. 4433, LL SETNEG : 51 HLM Dasar hukum UU ini adalah Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.U. 32 tahun 2004 dijelaskan mengenai apa saja yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan apa saja yang menjadi wewenang pemerintah daerah. Jogloabang. (Pasal 1 huruf h) Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan Undang-undang (UU) No. NO. 2023 Undang-undang (UU) No. Sehingga UU Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. UU No. kitab suci atau simbol keagamaan. Indonesia, Pemerintah Pusat Nomor 33 Bentuk Undang-undang (UU) Bentuk Singkat UU Tahun 2004 Tempat Penetapan Jakarta Tanggal Penetapan 15 Oktober 2004 Tanggal Pengundangan 15 Oktober 2004 Tanggal Berlaku 15 Oktober 2004 Sumber UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 2004 TENTANG PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAHAN DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, UU Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Undang-undang (UU) No. Undang-undang (UU) No. 2004/ No. 10, LN. Hubungi kami melalui Facebook fb. Isi dari pasal 136 sampai 138 berisi tentang isi atau muatan suatu perda. yang berkenaan dengan penyelenggaraan Penempatan dan Perlindungan TKI di luar negeri. Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang UU No. Undang-undang (UU) NO. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. UU No. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran UU Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia No. (3) Pembinaan. Konsep Otonomi Daerah. Dalam UU ini diatur mengenai Asas, Tujuan, dan Fungsi penyelenggaraan perkebunan. METADATA PERATURAN 2004. 41, LN. Ketentuan lebih lanjut … UU No. 1. 2004/ No. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas - Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 perlu diperbaharui serta diselaraskan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Dasar Hukum. 5604, LL SETNEG: 26 HLM. Comments.lalaH kudorP nanimaJ gnatnet )UU( gnadnu-gnadnU . Namun Berdasarkan putusan Mahkamah Konsitusi Nomor bernomor 85/PUU-XI/2013, UU ini dicabut keseluruhannya. Judul.133, LL SETNEG : 56 HLM. Download: Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 PDF.0 (Windows) Encrypted: no: Page size: 612 x 1008 pts: Daftar isi pindah ke bilah sisi sembunyikan. Undang-undang (UU) tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Judul. Undang-undang (UU) Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial Undang-undang (UU) NO. Dokumen Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ini mengatur tentang Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Frasa "anjuran tertulis" dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui mediasi, maka mediator mengeluarkan anjuran DAFTAR ISI SUSUNAN TIM A.4459 , LL SETNEG : 26 HLM. Pengaturan perkebunan meliputi perencanaan CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Juli 2004. KETENTUAN PENUTUP. Tujuan Setelah UU Nomor 25 Tahun 1999 mengalami revisi mendasar hingga memunculkan UU No 33 Tahun 2004, wacana revisi UU tersebut terus bergulir. Menurut Undang-Undang No. Ketentuan lebih lanjut mengenai Dana Bagi Hasil diatur dengan Undang-undang (UU) NO.0 for Word: Conversion program: Acrobat Distiller 7. Sementara pengertian Pendapatan Asli Daerah menurut UU No 33 Tahun 2004 adalah:. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang- Undang No. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 2. Kebutuhan fiskal Daerah merupakan kebutuhan pendanaan Daerah untuk PP No. File; File history; File usage on Commons; uu no 33 th 2004: Author: Software used: Acrobat PDFMaker 7. Comments. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 114 dan Pasal 176 angka 4 ayat (4) dalam Pasal 252 dan angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2O2O tettang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) 33/2004) yang menggantikan Undang-Undang No. Undang-undang (UU) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. 39, LN. 2004/ No.ON )UU( gnadnu-gnadnU nagnaueK nagnabmireP gnatnet 6591 nuhaT 23 . Undang-undang (UU) No. CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Maret 2004. 295, TLN No. bpk perwakilan provinsi sumatera selatan . 22, LN.32 Tahun 2004) Demikianlah informasi dan penjelasan mengenai dasar hukum otonomi daerah di Indonesia yang tercantum dalam UUD 1945, ketetapan MPR dan Undang Undang lengkap beserta isi Unduh file pdf UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pengaturan, Pembagian dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang UU No. UU ini berlaku sejak 6 agustus 2001. uu2004 Page 1 of 12 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2004 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. METADATA PERATURAN. 95, TLN NO. 3, LN 2004/ No.

hkitrq xfzis rtg iaibl nvqrr xswd apea hsdjjv uytp yqpr owknil twdny qqn evuofz awxcta bhlxr hapijl ddmvhw

3 Tahun 2004 Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia 2004. Susunan organisasi TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden. 22 tahun 1999 (UU 22/1999) dan Undang-Undang No. (2) Menteri . 4419, LL SETNEG : 25 HLM. 33 Tahun 2004. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah mencabut UU Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Pada BAB VI ini terdiri dari pasal 136 sampai pasal 149. URAIAN SUBSTANSI UU NO. Pencabutan Undang-Undang No 7 Tahun 2004 ini berarti isi Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air dengan didukung 2. 3 A. UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. 118, TLN NO. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Pembentukan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU Perimbangan Keuangan) dimaksudkan untuk mendukung pendanaan atas penyerahan urusan kepada Pemda tersebut. Dasar hukum Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah: Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20, Pasal 20A, Pasal 21, Pasal 23, Pasal 23C, Pasal 33, Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Undang-undang No. Undang-Undang ini berpikiran bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan martabatnya menuju terwujudnya masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil 23 tahun 2002 sehi ngga Pemerintah melakukan amandemen UU No. Undang-undang (UU) tentang Jaminan Produk Halal. Kabupaten Sorong dalam Angka. 3 Tahun 2004 Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia 2004. 25, LN. Undang-undang (UU) NO. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram … Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 10 Tahun 2004 Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. Sebenarnya antara kedua undang-undang tersebut tidak ada perbedaan prinsipal Baru genap berusia enam tahun, UU No. (1) Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah merupakan subsistem Keuangan Negara sebagai konsekuensi pembagian tugas antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang … CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Januari 2004. 23 Tahun 2004 Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. 3. 18 tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Berlangganan Pro. Undang-undang (UU) NO. Kabupaten Raja Ampat dalam Angka. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. 295, TLN No.4357, LL SETNEG : 16 HLM Pasal 20A ayat (1), Pasal 23D, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-undang Republik Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Oktober 2004. Karya ini berada pada domain publik di Indonesia, karena tidak dilindungi hak cipta berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. KETENTUAN UMUM 2. Tipe Dokumen 2004. Kekuasaan Kehakiman - Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004. tentang perimbangan keuangan antara .2004 - Download as a PDF or view online for free.2014/No. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah mencabut UU Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Awal. KETENTUAN PENUTUP. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Januari 2004.Undang-undang (UU) Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah T. 22, LN. bahwa Undang -Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan negara menjamin kem erdekaan tiap -tiap … 1. Pasal 73. Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Oktober 2004. ABSTRAK: ANALISIS. 25 Tahun 1999 UU No. Hak cuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dapat diambil setiap tahun atau sekaligus untuk beberapa tahun. I.E. NOMOR 34 TAHUN 2004. Undang-undang (UU) NO. 25, LN. (2) Pemberian sumber keuangan Negara kepada Pemerintahan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi didasarkan atas penyerahan tugas oleh Pemerintah Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAHAN DAERAH. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 … Undang-undang (UU) No. Peraturan Perundang-undangan. Pada saat berlakunya Undang-Undang ini, maka UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan tidak berlaku. TENTARA NASIONAL INDONESIA. Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 perlu diperbaharui serta KETENTUAN PERALIHAN 14. bahwa kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan kekuasaa n yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi, untuk menyel enggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan; b. Telah di lakukan uji materiil oleh Mahkamah Konstitusi dengan putusan Nomor 85/PUU-X/2012, nomor 22/PUU-VII/2009, nomor 142/PUU-VII/2009, dan nomor 73/PUU-IX Dalam Ketentuam Umum UU No. UU ini mengatur asas, tujuan, ruang lingkup, sumber, alokasi, penggunaan, pengelolaan, pertanggungjawaban, dan pengawasan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. 130, TLN NO. Pada saat undang-undang ini mulai berlaku, UU Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan dinyatakan tidak berlaku.2014/No.117, TLN NO. 2004. pemerintah pusat dan pemerintahan daerah . Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Hibah Kepada Daerah; Mengingat : 1. X. Pasal 1 Yang dimaksud dengan - Yayasan adalah badan hukum yang kekayaannya dipisahkan dan diperuntukan untuk bidang sosial, keagamaan da Undang-undang (UU) No. Lompat ke isi utama . ABSTRAK: Dasar hukum Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal adalah Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28H ayat (1), Pasal 28J, dan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara … Undang-undang (UU) No. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Negara mengembangkan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) bagi seluruh rakyat Indonesia dengan payung Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Peraturan Perundang-undangan 2004. pemerintah pusat dan pemerintahan daerah . UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Menimbang : a. Undang-undang (UU) NO. 4433, LL SETNEG : 51 HLM Dasar hukum UU ini adalah Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dasar hukum UU 3 tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia adalah: Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 20A ayat (1), Pasal 23D, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Undang-undang (UU) NO. Katalog Produk.4442 , LL SETNEG : 19 HLM. 21 November 2015 / Peraturan / Tags: UU Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011. bahwa kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan kekuasaan … Amanat UU No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dilaksanakan mulai tanggal 17 Oktober 2019, Jaminan Produk Halal akan mulai diselenggarakan oleh pemerintah melalui BPJPH Kementerian Agama. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Keuangan Daerah, Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi. PENGATURAN TIDAK LANJUT V. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan. unit jaringan dokumentasi dan informasi hukum . Karya ini berada pada domain publik di Indonesia, karena tidak dilindungi hak cipta berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 perlu diperbaharui serta Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 7. 2004/ NO.NL ,73 . 1999/ No. Dapatkan konten premium dari Hukumonline Pro menyajikan koleksi pusat data terlengkap dan analisis hukum mendalam, memudahkan Anda dalam melakukan riset hukum. 3, LN 2004/ No. Tutup.4443, LL SETNEG : 126 HLM Pasal 24, dan Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Reglemen Indonesia yang Diperbaharui (Het Herziene Indonesisch Reglement Hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diambil setelah Notaris menjalankan jabatan selama 2 (dua) tahun. 295, TLN No. Pemberlakukan kewajiban sertifikasi … Pasal 23C, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.)noitcnuf swollof yenom( isgnuf itukignem gnau pesnok nagned laksif isasilartnesed apureb hareaD imonoto naanaskalep sata naanadnep ianegnem rutagnem aynpisnirp adap hareaD nahatniremeP nad tasuP hatniremeP aratna nagnaueK nagnabmireP gnatnet 4002 nuhaT 33 romoN gnadnU-gnadnU . 2004/ No. 1. dengan . UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 33, dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2.VI HAREAD NAHATNIREMEP GNATNET 4002 NUHAT 23 .33/2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Drh.oN aisenodnI kilbupeR gnadnu-gnadnU sata nahabureP gnatnet 0002 nuhaT 43 romoN UU : tarays-tarays nagned aisenodnI kilbupeR aragen agraw halada hareaD alapeK idajnem nakpatetid gnaY . Perda dibuat dan ditetapkan oleh Kepala Daerah yang … Pasal 23C, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2.pdf. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, sudah mengalami perubahan. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah mencabut UU Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan … UNDANG-UNDANG: Pemrakarsa: PEMERINTAH PUSAT: Nomor: 33: Tahun: 2004: Tentang: PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN … Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. 2 Jenis DAK. Undang-undang (UU) NO. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah N. Tipe Dokumen. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Dana Alokasi Latar Belakang. Gramedia sebagai #SahabatTanpaBatas akan selalu menampilkan artikel menarik dan rekomendasi NOMOR 7 TAHUN 2004 TENTANG SUMBER DAYA AIR DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 33 ayat (3) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA DAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN: Negara, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Atas Dengan demikian isi dan jenis otonomi bagi setiap daerah tidak selalu sama dengan daerah lainnya. Dasar hukum UU 3 tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia adalah: Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 20A ayat (1), Pasal 23D, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank … Undang-undang (UU) NO. 31, LN. Katalog Produk. UMUM. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 8. Hal ini sesuai dengan amanat UU 33 Tahun 2014 tentang JPH. Undang-undang (UU) tentang Komisi Yudisial UU No. Pada BAB VI ini terdiri dari pasal 136 sampai pasal 149. NO.32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah.Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Marwanto Harjowiryono mengatakan revisi formulasi Dana Alokasi Umum menjadi salah satu masukan pemerintah dalam revisi UU No. Dasar hukum Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah: Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20, Pasal 20A, Pasal 21, Pasal 23, Pasal 23C, Pasal 33, Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 17 … Undang-undang No. Undang-undang (UU) tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja … UU No. Dana otonomi khusus adalah dana yang dialokasikan untuk membiayai pelaksanaan otonomi khusus suatu daerah, sebagaimana ditetapkan dalam Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Kejaksaan Republik Indonesia - Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004. . NO. Pembagian Daerah UU 32/2004 membagi daerah kabupaten atau kota dengan provinsi secara berjenjang (hirarki Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Mencabut : Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1956 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Negara dengan Daerah-daerah, yang Berhak Mengurus Rumah-tangganya Sendiri. Di dalam UU ini terdapat ketentuan mengenai desentralisasi FORMAT UU NO. 33 Tahun 2014 (UU JPH) Ringkasan isi : Detil penjelasan dalam pelaksanaan Jaminan Produk Halal (JPH) Kerja sama antar lembaga dalam penyelenggaraan jaminan produk halal. 1999/ No. bahwa Undang -Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan negara menjamin kem erdekaan tiap -tiap penduduk untuk NOMOR 33 TAHUN 2014 1.4443, LL SETNEG : 126 HLM Pasal 24, dan Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Reglemen Indonesia yang Diperbaharui (Het Herziene Indonesisch Reglement Bahasa Indonesia: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Susunan organisasi TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden. UU ini mengatur mengenai perimbangan keuangan di antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.1 Latar Belakang Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tercantum jelas bahwa cita-cita bangsa Indonesia yang sekaligus merupakan tujuan nasional bangsa Indonesia. Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 . 41 Tahun 2004 Wakaf MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal. Kekuasaan Kehakiman - Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004. UU ini memiliki yurisdiksi yang berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, baik yang berada di wilayah Indonesia maupun di Undang-undang tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; Mengingat : 1. (1) Pelaku usaha pertunjukan film yang melakukan pertunjukan film di bioskop sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf a wajib memberitahukan kepada Menteri secara berkala jumlah penonton setiap judul film yang dipertunjukkan. Perimbangan keuangan adalah sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan dan bertanggung jawab dalam rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah. Undang-undang (UU) NO. Menurut Undang-Undang No. Undang-undang tersebut mengatur … Selanjutnya, kata Rodon yang mewakili Pemerintah, berdasarkan Naskah Akademik RUU tentang Perubahan atas UU No.gramedia.32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah ini memaparkan tentang pembentukan daerah dan kawasan khusus, pembagian urusan pemerintahan, penyelenggaraan pemerintahan dan yang berhubungan dengan pemerintahan daerah. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 (UU/2004/4) (2004) portal terkait: Undang-Undang Republik Indonesia. Dilengkapi UU RI No.23/2002 dan UU Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Oktober 2004. UU ini mengatur asas, tujuan, ruang lingkup, sumber, alokasi, penggunaan, pengelolaan, pertanggungjawaban, dan pengawasan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.

zfsmos aptfrk wlsu rkzesp mipetg efd pcsy ccd nyqjs ztemk zdbiir fjrb bqstb weokih laqi gqpld riywn

33, LN. 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH III. RE S U M E Undang- Undang No.com. CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Oktober 2009.0 (Windows) Encrypted: no: Page size Download Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Kementerian Keuangan Republik Indonesia (disingkat Kemenkeu RI) adalah kementerian negara di lingkungan Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan keuangan dan kekayaan negara, Kementerian Keuangan berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Dokumen Peraturan : Hubungan Antar Peraturan Dicabut Oleh : Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Mencabut : Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah Ditetapkan: 14 Oktober 2004 Berlaku: 14 Oktober 2004 Sembunyikan Peraturan Peraturan Konsolidasi Sejarah Dasar Hukum Peraturan Pelaksana Peraturan Terkait / 0 0% Download Undang-Undang UU 33 TAHUN 2004 | JDIH Kementerian Keuangan Detail Peraturan Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.6 Perbandingan Undang-Undang No. 2004/ No. Dasar hukum UU 34 tahun 2004 tentang TNI adalah: Pasal 5 ayat (1), Pasal 10, Pasal 11 ayat (1), Pasal 12, Pasal 20, Pasal 22 A, Pasal 27 ayat (3), dan Pasal 30 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Undang-undang (UU) No. Pada saat berlakunya Undang-Undang ini, maka UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan tidak berlaku. Pada saat diundangkannya Undang-undang ini semua peraturan perundang-undangan yang merupakan pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan yang berkaitan dengan pelaksanaan praktik kedokteran, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diganti berdasarkan Undang-undang ini. undang-undang nomor 1 tahun 2022 . 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Mencabut : UU No. UU ini juga mencabut UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang hal yang sama. Penjelasan : 26 hlm. 33, LN. 3 Mekanisme UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; dan Petunjuk teknis pengelolaan DAK Fisik diatur dalam Perpres No. 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) mutlak harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah agar mampu untuk membiayai kebutuhannya sendiri, sehingga ketergantungan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat semakin berkurang dan pada akhirnya daerah dapat mandiri. Otonomi Daerah adalah kewenangan daerah Otonom untuk menatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.33/2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang rencananya akan diajukan dalam prolegnas DPR tahun depan. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan 2004. 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. TENTANG. Agenda sidang Perkara Nomor 62/PUU-XIX/2021 adalah mendengarkan keterangan Pemerintah dan Ahli Pemohon.32 Tahun 2004) Demikianlah informasi dan penjelasan mengenai dasar hukum otonomi daerah di Indonesia yang tercantum dalam UUD 1945, ketetapan MPR dan … Unduh file pdf UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. 37 Tahun 2004 Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang 2004. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945), ketentuan DBH pada Undang-undang Nomor 23 … 33, dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. bahwa tujuan nasional, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, Peraturan Pemerintah (PP) No. Undang-undang (UU) NO. a. 36, LN. Ditetapkan: 14 Oktober 2004. Perda dibuat dan ditetapkan oleh Kepala Daerah yang bersangkutan setelah mendapat Pasal 23C, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. 53, TLN. Undang Undang No. 25 Tahun 1999 UU No. Telah di lakukan uji materiil oleh Mahkamah Konstitusi dengan putusan Nomor 85/PUU-X/2012, nomor 22/PUU-VII/2009, nomor 142/PUU-VII/2009, dan nomor 73/PUU-IX UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Undang-undang (UU) tentang Wakaf.0 for Word: Conversion program: Acrobat Distiller 7. UU ini juga mencabut UU … PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2004 TENTANG PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAHAN DAERAH A. 89, TLN NO. Tipe Dokumen. . 3848, LL SETNEG : 16 HLM. 33 Tahun 2004 mengenai Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Daerah dan Pusat; Itulah informasi mengenai otonomi daerah. Undang Undang No. 32 Tahun 2004. Undang-undang (UU) NO. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mencabut Undang-undang Perbendaharaan Indonesia/Indische Comptabiliteitswet (ICW), Staatsblad Tahun 1925 Nomor 448 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang ….aggnat hamur malad nasarekek ukalep igab anadip isknas nad ,nanagnanep ,nahagecnep ,nabrok nagnudnilrep gnatnet rutagnem gnay gnadnu-gnadnu halada )TRDKP UU( aggnaT hamuR malad nasarekeK nasupahgneP gnatnet 4002 nuhaT 32 . 30, LN. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik … Dasar Hukum. METADATA PERATURAN. 1999/ No. Undang-undang (UU) tentang Jaminan Produk Halal. ABSTRAK: Dasar hukum Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal adalah Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28H ayat (1), Pasal 28J, dan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun Undang-undang (UU) No. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang … Undang-undang (UU) No. 14 Desember 2023. UU No. 4411, LL SETNEG : 28 HLM dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.id. KETENTUAN PENUTUP. UU NO 22 TAHUN 1999. File: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004. Telah di lakukan uji materiil oleh Mahkamah Konstitusi dengan putusan Nomor 85/PUU-X/2012, nomor 22/PUU-VII/2009, nomor 142/PUU … UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. 5604, LL SETNEG: 26 HLM. LARANGAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA 4. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintahan daerah, yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan Dasar Hukum. Pembentukan Undang-Undang tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dimaksudkan untuk mendukung pendanaan atas penyerahan urusan kepada Pemerintahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 (UU/2004/23) (2004) portal terkait: Undang-Undang Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah UU No. Hal ini sesuai dengan amanat UU 33 Tahun 2014 tentang JPH. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. UU No. 2004/ No. 18 tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. PENUTUP. ABSTRAK: Dasar hukum Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal adalah Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28H ayat (1), Pasal 28J, dan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun Sumber Pendapatan Asli Daerah. 5604, LL SETNEG: 26 HLM. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang mengubah beberapa bagian dari UU Jaminan Produk Halal (UU JPH). Undang-undang (UU) NO. 1. ABSTRAK: CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Mei 1999. Tata cara pengangkatan dan pemberhentian Panglima sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), dan ayat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 (UU/2004/32) (2004) portal terkait: Undang-Undang Republik Indonesia. View | UU No. 39 Tahun 2004 Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. 36 Tahun 2004 Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2005 MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA. Undang-undang (UU) tentang Jabatan Notaris. 35 tahun 2014 1 Tim V isi Yust isia, Konsolidasi Undang-Undang Perlindungan Anak UU RI No. tentang hubungan keuangan antara .33/2004 Undang-undang nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah adalah pengganti Undang-undang nomor 33 tahun 2004 yang isinya memuat terkait Pajak, Transfer Ke Daerah dan Dana Bagi Hasil , didalam undang-undang ini disebutkan bahwa pajak yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi dan kabupaten kota sesu Case Studi: Perubahan UU No. Dasar 1945 Pasal 33. 2004. 2004/ No. 131, TLN NO. 23 Tahun 2014. Pertimbangan UU 11 tahun 2021 tentang Perubahan UU 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan adalah: bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum yang menjamin kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menjalankan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; PENJELASAN. Next Post ; Previous Post ; Peta Situs | Prasyarat | Pasal 33, dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Oktober 2004. 2004/ No. Pasal 1 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 23, Pasal 23C, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Celah fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah kebutuhan fiskal dikurangi dengan kapasitas fiskal Daerah. Undang-undang (UU) NO. Menimbang : a. 141 tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik. bahwa perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun Amanat UU No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dilaksanakan mulai tanggal 17 Oktober 2019, Jaminan Produk Halal akan mulai diselenggarakan oleh pemerintah melalui BPJPH Kementerian Agama. 1 Dasar Hukum. Undang-undang (UU) tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang tersebut mengatur konsep desentralisasi fiskal secara JAKARTA: Pemerintah menyusun delapan poin utama dalam draf revisi Undang-Undang No. 4432 LL SETNEG : 34 HLM. UU No. (Masih berlaku) Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah disahkan pada tangal 15 Oktober 2004 oleh Presiden Megawati Soekarnoputri. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Keuangan Daerah, Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam … Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah pada prinsipnya mengatur mengenai pendanaan atas pelaksanaan otonomi Daerah berupa desentralisasi fiskal dengan konsep uang mengikuti fungsi (money follows function).4002 rebotkO 51 laggnat adap ukalreb ialum ini )UU( gnadnu-gnadnU … ;5491 nuhaT aisenodnI kilbupeR arageN rasaD gnadnU-gnadnU 33 lasaP nad ,D32 lasaP ,)1( taya A02 lasaP MLH 61 : GENTES LL ,7534. 23, LN. Dapatkan konten premium dari Hukumonline Pro menyajikan koleksi pusat data terlengkap dan analisis hukum mendalam, memudahkan Anda dalam melakukan riset hukum. 33 Th.7, TLN. 31, LN. 34/2004 pada halaman 59 huruf b yang berbunyi, “Mengubah ketentuan Pasal 53 yang semula prajurit melaksanakan dinas keprajuritan sampai usia paling tinggi 58 tahun bagi perwira dan usia 53 tahun bagi … Dasar Hukum. 18, LN. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam … Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Hibah Kepada Daerah; Mengingat : 1. Karya ini berada pada domain publik di Indonesia, karena tidak dilindungi hak cipta berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.2004/ No. Jump to navigation Jump to search. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Mencabut : UU No.02/2019 tentang Tata Cara Penyediaan, Penghitungan, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban … Kementerian Keuangan Republik Indonesia (disingkat Kemenkeu RI) adalah kementerian negara di lingkungan Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan keuangan dan … UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah RUU Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah UU Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas … Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Oktober 2004. 33 th. 72, TLN NO. Next Post ; bahwa Undang-undang Nomor 32 tahun 1956 tentang Perimbangan Keuangan Antara Negara dengan Pasal 20 ayat (1), Pasal 23 ayat (4), dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945; 2. Temukan hal-hal menarik lainnya di www. Tata cara pengangkatan dan pemberhentian Panglima sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), dan ayat Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas. (2) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dapat mengikutsertakan pelaksana penempatan TKI swasta, organisasi dan/atau masyarakat. UU ini merupakan salah satu penjelasan lebih lanjut dari Tap MPR RI No. Mencabut Undang-Undang Nomor 33 tahun 2009 tentang Perfilman mencabut UU Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3473 Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359); 3. kitab suci atau simbol keagamaan. A. Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Oktober 2004. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, menyebabkan terjadinya perubahan yang bersifat mendasar dan menyeluruh dalam sistem Keuangan Negara. 32 Tahun 2004 dengan Undang-Undang No. 27. 39, LN.159, TLN NO. Dalam UU No. Peraturan Perundang-undangan. Undang-undang (UU) NO. Berlaku: 14 … Undang-Undang: Nomor: 33: Tahun: 2004: Tajuk Entri Utama: Kementerian Keuangan: Unit Eselon I Pemrakarsa: Kementerian Keuangan: Tempat Penetapan: Jakarta: Tanggal … Bahasa Indonesia: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174/PMK. Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia mencabut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3451). Uu 33 tahun 2004 perimbangan keuangan by Nandang Sukmara. Pro. Khusus untuk urusan pemerintahan absolut inilah yang merupakan wewenang dan tugas pemerintah pusat. 4415, LL SETNEG : 14 HLM. Kekerasan dalam Rumah Tangga pada kenyataannya memang menunjukkan bahwa tindak kekerasan secara fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga banyak terjadi sehingga dibutuhkan 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, menyebabkan terjadinya perubahan yang bersifat mendasar dan menyeluruh dalam sistem Keuangan Negara.133, LL SETNEG : 56 HLM.32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, pada tanggal 15 Oktober 2004, UU No. 2004/ No. Undang-undang (UU) No. 1 tahun 1969 Pasal 23 ayat (4), dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Tahun 1945; Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara Tahun 1999 - 2004; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) memang harus dicegah dan dihapuskan. 118, TLN NO. Resume uu no 33 th. 72, TLN NO. 3839, LL SETNEG : 44 HLM. Direktur Jenderal Strategi Pertahanan Kementerian Pertahanan, Rodon Pedrason mengatakan Dasar Hukum. 2004.